Wagub NTB Ajak Warga Dukung Program Ekonomi Syariah Cegah Pinjol
MuamalahNews.com - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (Wagub), Sitti Rohmi Djalilah mengajak masyarakat untuk mendukung program ekonomi syariah sebagai langkah edukasi dan tidak terjebak pinjaman online (Pinjol) dan rentenir yang sasarannya menitikberatkan pada masyarakat kecil.
"Sasarannya kan masyarakat kecil karena memang caranya sangat mudah dan tidak ada beban, sehingga begitu dapat duit, tidak bisa diganti, mereka yang tidak bisa apa-apa terjebak sudah, sedangkan ini yang harus kita selamatkan," ujarnya dalam keterangan tertulis diterima wartawan di Mataram, Jumat.
Wagub NTB mengaku sangat mendukung edukasi mengenai ekonomi syariah yang merupakan salah satu program dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dapat sekaligus memberikan edukasi mengenai narkoba, bahaya terjebak Pinjol hingga rentenir yang sasarannya menitikberatkan pada masyarakat-masyarakat kecil.
"Sosialisasi dan edukasi memang dibutuhkan supaya masyarakat tahu syariah itu demi kemaslahatan semua. Literasi dan proses edukasi harus lebih ditekankan khususnya melalui sekolah dengan cara yang persuasif sesuai tingkatannya, baik TK, SD, SMP, maupun SMA," terang Wagub NTB.
Selain melakukan edukasi di sekolah, masjid, dan musholla, juga dapat menggunakan Posyandu Keluarga berbasis dusun agar masyarakat melek tentang ekonomi dan keuangan syariah.
Direktur Jasa Keuangan Syariah KNEKS, Taufik Hidayat menilai potensi ekonomi syariah di di NTB sangat luar biasa. Bahkan, NTB menjadi salah satu daerah tercepat keempat pembentukan KDEKS sehingga dapat menjadi pelopor dan merupakan ekosistem pengembangan ekonomi syariah.
"Rencananya kami akan membuat pusat penelitian di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang akan diresmikan oleh Pak Wapres sekaligus menyampaikan potensi ekonomi dengan adanya pusat penelitian tersebut," katanya.
Diketahui KDEKS merupakan perpanjangan tangan dari fungsi KNEKS di daerah sehingga program-program yang disusun oleh KNEKS bisa terimplementasikan sampai ke daerah. Wakil Presiden selaku ketua harian mengharapkan tingkat literasi ekonomi dan keuangan daerah pada 2024 dapat mencapai 50 persen.
Sumber: Antara
